Input email Anda disini, dan dapatkan berlangganan gratis informasi terbaru kami

Jumat, 25 Januari 2013

Penentuan Status Untuk Menetapkan Besaran PTKP

Dear Pak

Untuk WP yg baru status kawin dan pasangannya bekerja, dihitungnya mulai kapan yah pak?

Melia Y
Bekasi

Solusi Cespleng:

Berdasarkan PER - 31/PJ/2012 Pasal 11 ayat (5) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender,
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Jumat, 18 Januari 2013

Yang Baru Tentang Faktur Pajak Tahun 2013

Pak

Menurut info ada perubahan ketentuan untuk penerbitan Faktur Pajak ditahun 2013 ini, seperti apa ya perubahannya?

Mohon informasi detilnya,

Terima kasih

Lusi
Jakarta

Solusi Cespleng:

Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan peraturan terbaru pada tanggal 22 November 2012 yaitu PER-24/PJ/2012 yang mengatur tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keteranngan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Peraturan tersebut diatas akan diberlakukan mulai 1 April 2013.

Sebagai informasi awal yang perlu diketahui Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari sejumlah 22 Pasal dalam peraturan tersebut, berikut saya sampaikan intisarinya:

  1. Terhitung mulai tanggal 1 April 2013, seluruh PKP wajib menggunakan kode dan nomor seri Faktur Pajak yang baru sesuai PER-24/PJ/2012.
  2. Kode dan nomor seri Faktur Pajak yang baru terdiri dari 16 (enam belas digit) terdiri dari ; 2 digit Kode Transaksi, 1 digit Status, dan 13 digit Nomor seri Faktur Pajak.
  3. Jika penomoran Faktur tidak sesuai dengan ketentuan diatas, merupakan Faktur Tidak Lengkap
  4. PKP yang menerbitkan Faktur Tidak Lengkap akan dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  5. PKP menyampaikan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dikukuhkan print screen terlampir,
  6. Hanya PKP yang telah memiliki Kode Aktivasi dan Password serta telah melaporkan SPT PPN tiga masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo (Januari s.d. Maret 2013 ?) yang akan diberikan Nomor Seri Faktur Pajak oleh KPP
  7. PKP mulai tanggal 1 Maret 2013, mengajukan permohonan kode aktivasi dan password melalui surat permohonan ke KPP menggunakan formulir yang telah ditentukan, ini print screen formulirnya: 

PKP akan menerima surat pemberitahuan kode Aktivasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dikirim melalui Pos dan akan menerima Password melalui email..



Selasa, 15 Januari 2013

Import Data Selalu Gagal

Selamat Siang Pak Saadi,

Perkenalkan nama saya Ersteningrum Evelin Maeda. Saya mendapatkan kesulitan ketika saya mencoba import data ke espt. Hasilnya selalu gagal Pak. Saya mohon bantuan bapak, kiranya Bapak berkenan untuk mengirimkan skema importnya ke saya. terima kasih.


Salam,
Ersteningrum E. Maeda

Solusi Cespleng:

Sayang sekali ibu Evelin tidak menyertakan printscreen error dalam email yang ibu kirim sehingga saya tidak dapat mengambil kesimpulan penyebab dari kegagalan import data tersebut.

Namun pada prinsipnya, skema import untuk tiap-tiap jenis pajak itu berbeda dan sebenarnya skema import sudah tersedia dalam installer masing-masing SPT  ada yang ter-copy pada paket folder software (misal e-SPT PPh Pasal 21) ada juga yang muncul setelah dilakukan proses installasi (misal e-SPT PPN 1111, bisa lihat di C:\Program Files\DJP\e-SPT PPN 1111\Skema Impor).

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah data yang diinputkan pada kolom-kolom skema import harus sesuai  dengan karakter yang diinginkan oleh Aplikasi e-SPT.

Untuk download lengkap Aplikasi e-SPT bisa ibu kunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Pajak


Import Data Selalu Gagal

Selamat Siang Pak Saadi,

Perkenalkan nama saya Ersteningrum Evelin Maeda. Saya mendapatkan kesulitan ketika saya mencoba import data ke espt. Hasilnya selalu gagal Pak. Saya mohon bantuan bapak, kiranya Bapak berkenan untuk mengirimkan skema importnya ke saya. terima kasih.


Salam,
Ersteningrum E. Maeda

Solusi Cespleng:

Sayang sekali ibu Evelin tidak menyertakan printscreen error dalam email yang ibu kirim sehingga saya tidak dapat mengambil kesimpulan penyebab dari kegagalan import data tersebut.

Namun pada prinsipnya, skema import untuk tiap-tiap jenis pajak itu berbeda dan sebenarnya skema import sudah tersedia dalam installer masing-masing SPT  ada yang ter-copy pada paket folder software (misal e-SPT PPh Pasal 21) ada juga yang muncul setelah dilakukan proses installasi (misal e-SPT PPN 1111, bisa lihat di C:\Program Files\DJP\e-SPT PPN 1111\Skema Impor).

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah data yang diinputkan pada kolom-kolom skema import harus sesuai  dengan karakter yang diinginkan oleh Aplikasi e-SPT.

Untuk download lengkap Aplikasi e-SPT bisa ibu kunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Pajak


BATAS WAKTU SETOR DAN LAPOR PAJAK

Pak Saadi,
Saya baru kali ini oleh perusahaan diberikan kepercayaan untuk mengadministrasikan pajak perusahaan termasuk setor pajak dan melaporkan SPT ke kantor pajak karena yang biasa mengurus pajak telah pindah kerja,
Saya ingin mengetahui secara lengkap kapan batas akhir menyetorkan pajak dan melaporkan tiap bulannya? agar terhindar dari sanksi perpajakan.
Terima kasih

Rina
Bekasi

Solusi Cespleng: 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  80/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007  Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan  Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata  Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata  Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak, diatur sebagai berikut:
(disajikan dalam bentuk tabel agar memudahkan membaca dan mengingat)

Ketentuan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan PPh

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 1/PJ/2011
 
TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN

                                                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain;

Mengingat:
1.      Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2.      Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3.      Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN.
  
Pasal 1
(1)      Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak  Penghasilan karena:
       a.     mengalami kerugian fiskal;
       b.     berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal;
       c.     Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan  terutang, dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan  oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
(2)      Wajib Pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final, dapat mengajukan  permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang dapat  dikreditkan kepada Direktur Jenderal Pajak.
(3)      Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap pemotongan dan/atau pemungutan Pajak  Penghasilan yang bersifat final.

   
 Pasal 2
(1)      Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) diberikan Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Keterangan Bebas.
(2)      Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan  Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  
Pasal 3
Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:
a.     Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a,  dalam hal:
          1)      Wajib Pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi;
          2)      Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi komersial; atau
          3)      Wajib Pajak mengalami suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan (force majeur).
b.     Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 1 ayat (1) huruf b, dengan memperhitungkan besarnya kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau surat ketetapan pajak.
c.     Wajib Pajak yang dapat membuktikan Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari  Pajak Penghasilan yang akan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c.
d.     Wajib Pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final sebagaimana dimaksud   dalam Pasal 1 ayat (2).

 Pasal 4
(1)      Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan syarat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan  Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan kecuali untuk Wajib Pajak  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1).
(2)      Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau  pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23 dengan  menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(3)      Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri penghitungan Pajak Penghasilan  yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan untuk Wajib Pajak  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf  b, dan huruf c.

Ini Formulirnya:


                       

                                                              Pasal 5

(1)      Atas permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan dengan   menerbitkan:
       a.     Surat Keterangan Bebas; atau
       b.     surat penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas,
    dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)      Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak  belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
(3)      Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala   Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan Surat Keterangan Bebas dalam jangka waktu 2 (dua) hari  kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati.


                                                   Pasal 6
Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud Pasal 2 berlaku sampai dengan berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.


                                                     Pasal 7

Bentuk formulir Surat Keterangan Bebas untuk:
a.     pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23 adalah sebagaimana dimaksud dalam  Lampiran II,
b.     pemungutan PPh Pasal 22 impor adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III,
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.


                                                  Pasal 8

Dalam hal permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 4 ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak dengan mempergunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.


                                                 Pasal 9

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-192/PJ/2002 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau  Pemungutan Pajak Penghasilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

                                            Pasal 10
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2011.





Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2011
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 195104281975121002

Kamis, 03 Januari 2013

Tanggal Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Tidak Valid?

Selamat siang Pak Saadi,

Saya ada kendala input bukti potong PPh Pasal 23 Masa Desember 2013, yaitu pada saat selesai input dan meng-klik tombol simpan muncul error :
"Tanggal Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Tidak Valid?"

 Mengapa demikian dan solusinya bagaimana? print scren error sudah saya email ke alamat email bapak.
Terima kasih

Opik
Bekasi

Solusi Cespleng :

Error "Tanggal Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Tidak Valid?" disebabkan tidak match-nya antara Masa Pajak dengan Bulan tanggal pemotongan. Perhatikan gambar berikut:



Solusinya silahkan cek kembali dan sesuaikan.

Demikian.


Tanggal Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Tidak Valid?

Selamat siang Pak Saadi,

Saya ada kendala input bukti potong PPh Pasal 23 Masa Desember 2013, yaitu pada saat selesai input dan meng-klik tombol simpan muncul error :
"Tanggal Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Tidak Valid?"

 Mengapa demikian dan solusinya bagaimana? print scren error sudah saya email ke alamat email bapak.
Terima kasih

Opik
Bekasi

Solusi Cespleng :

Error "Tanggal Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Tidak Valid?" disebabkan tidak match-nya antara Masa Pajak dengan Bulan tanggal pemotongan. Perhatikan gambar berikut:



Solusinya silahkan cek kembali dan sesuaikan.

Demikian.


WARNING !!!

Setiap orang yang dengan sengaja:

a.tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b.menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
c.tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
d.menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
e.menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
f.memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
g.tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
h.tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
i.tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

--- Pasal 39 (UU No. 28 Tahun 2007) ---

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Setiap orang yang dengan sengaja:
a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

--- Pasal 39A (UU No. 28 Tahun 2007) ---

TEKNISI PANGGILAN

Melayani Panggilan:

- Install Windows, Office, dll.

- Service Komputer & Laptop

( Mati, Hang, Kena Virus, lambat, dll.)

- Ganti LCD Leptop, Batere, Keyboard dan hardware lainnya

- Back-up data dan recovery

- Install e-SPT, Update, & Perbaikan database

- Jasa pelaporan Pajak (SPT) PPh dan PPN menggunakan e-SPT / e-Faktur


HUBUNGI:

SIDIK

08979134044