Selasa, 24 April 2012

Error Saat Impor Data Bukti Potong PPh Pasal 23

Pak Saadi..

mohon bantuannya..

saat saya mau impor kredit pajak pph 23 di e-spt yang baru muncul error 'kode jenis pph yang dipotong salah'
di instalasi e-spt baru juga ngga ada contoh file impornya...
bagaimana caranya supaya bisa di impor pak? makasih..

Iqbal Bawazier

Solusi Cespleng:


Pak Iqbal, ada kemungkinan memang data yang bapak inputkan tidak sesuai dengan skema impor yang telah ditentukan kodenya. Printscreen kodenya sebagai berikut:


Sebagai bahan persandingan, skema impor Bukti Potong PPh Pasal 23 telah saya kirim ke alamat email bapak, silahkan cek inbox-nya.
Diposting oleh di
Label:

8 komentar:

  1. Anonymous26 April 2012 pukul 16.30

    Pak Saadi mohon bisa diemail juga donk ke saya skema impor bukti potong pph pasal 23

    BalasHapus
    Balasan
    1. Saadi, SAB19 November 2012 pukul 10.11

      alamat emailny apa?

      Hapus
    2. Indra lesmana21 Januari 2013 pukul 12.03

      pak minta tolong bisa diemail juga skema import bukti potong pph ps.23 kalau ga ngerepoti tolong email ke surat.indra@gmail.com atau indra.kaila@yahoo.co.id makasih banyak

      Hapus
  2. titameutia18 November 2012 pukul 09.57

    salam,

    ngomong2 soal skema impor, saya sedang mencari skema impor pph pasal 21 dikarenakan di dlm folder installan e-SPT saya tidak ada skema impornya.. bisakah bapak membantu saya dengan mengirimkan contoh format/skema impor pph pasal 21 tsb? jika berkenan email saya : tita_01071@yahoo.co.id terima kasih sebelumnya.

    BalasHapus
  3. Anonymous5 Februari 2013 pukul 07.21

    Pagi Pak saadi,
    Mohon bantuannya saat ini sy in charge di PPN,namun sy jg pngen belajar WHT,mohon bantuannya untuk dikirimkan skema import wht pak,klau ada user manual seperti di espt ppn mungkin,krn sampai skrg sy blm dpt,email sy indah@indonesianippon.co.I'd,
    Terima kasih sblmnya pak,sy tunggu ya.....

    BalasHapus
  4. Unknown3 April 2014 pukul 07.14

    Saya juga mau skema impor pph23 dong pak. Email saya : dessyanidputri@gmail.com terima kasih banyak sebelumnya.

    BalasHapus

Langganan: Posting Komentar (Atom)

WARNING !!!

Setiap orang yang dengan sengaja:

a.tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b.menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
c.tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
d.menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
e.menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
f.memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
g.tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
h.tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
i.tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

--- Pasal 39 (UU No. 28 Tahun 2007) ---

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Setiap orang yang dengan sengaja:
a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

--- Pasal 39A (UU No. 28 Tahun 2007) ---