Breaking News

Loading...

Input email Anda disini, dan dapatkan berlangganan gratis informasi terbaru kami

TEKNISI PANGGILAN

Melayani Panggilan:

- Install Windows, Office, dll.

- Service Komputer & Laptop

( Mati, Hang, Kena Virus, lambat, dll.)

- Back-up data dan recovery

- Install e-SPT, Update, & Perbaikan database

- Privat Komputer dan e-SPT PPN/PPh


HUBUNGI:

SIDIK

08979134044

Senin, 30 April 2012

Batas Akhir Pembayaran Pajak dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

Pak

Mohon infonya...
Kapan batas akhir pelunasan PPh Pasal 29 Badan, dan kapan batas akhir pelaporan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2011?
Sekiranya terlambat melaporkan SPT PPh Badan 2011 apa sanksinya?

Terima kasih

Yani
Cikarang


Solusi Cespleng


Untuk pelunasan PPh yang kurang dibayar (PPh Pasal 29 Badan) batas waktunya adalah sebelum SPT disampaikan ke kantor pelayanan pajak, batas waktu pelaporan SPT PPh Badan tahun pajak 2011 adalah tanggal 30 April 2012.


Jika SPT Tahunan PPh Badan terlambat dilaporkan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP berupa sanksi administratif sebesar Rp 1.000.000,-

Berikut ketentuan batas waktu pelaporan dan denda terlambat lapor berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP :

Batas Waktu Pelaporan :

Pasal 3 (ayat 3)


Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

  1. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
  2. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
  3. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
Pasal 3 (ayat 4)
Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan


Berikut Sanksi Keterlambatan:
Pasal 7(ayat 1)
Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Demikian

3 komentar:

  1. salam sukses selalu mas

    BalasHapus
  2. Permisi... mau tanya!
    Kenapa Direktorat pajak tidak memberikan surat peringatan dulu sebelum mengeluarkan surat tagihan pajak. Harusnya kan diperingatkan dulu, jangan langsung ditagih. .! namanya jg manusia, kan sering lupa juga untuk laporan pajak.

    BalasHapus

WARNING !!!

Setiap orang yang dengan sengaja:

a.tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b.menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
c.tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
d.menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
e.menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
f.memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
g.tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
h.tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
i.tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

--- Pasal 39 (UU No. 28 Tahun 2007) ---

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Setiap orang yang dengan sengaja:
a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

--- Pasal 39A (UU No. 28 Tahun 2007) ---

Donasi Peduli Pendidikan

Donasi Anda silahkan transfer ke rek. Mandiri nomor: 134-000-516-759-7 a.n. Ridwan.
Donasi dari Anda 100% akan disalurkan untuk beasiswa pendidikan anak-anak yatim. Semoga menjadi ladang amal yang tak pernah putus pahalanya.